Kisah G30S PKI Yang Penuh Dengan
Tanda Tanya Besar Pelurusan
Sejarah diambil dari seluruh Versi
G30S Oleh Dr Asvi Warman Adam
(versi sejarahwan) Pelurusan
sejarah, berarti menjadikan
sejarah yang dulu seragam
menjadi beragam. Bila dulu hanya
ada satu versi mengenai Gerakan
Tiga Puluh September 1965 (G30S),
kini muncul berbagai versi. Selama
Orde Baru hanya dikenal dan
diperbolehkan satu versi: Partai
Komunis Indonesia (PKI) adalah
dalang G30S. Namun, terbitnya
buku-buku yang ditulis tokoh kiri
seperti Kolonel Latief dan Sulami
Sekretaris Gerwani, memperkuat
alasan untuk meragukan versi
pemerintah. Mereka mengaku
disiksa sebelum dan sesudah
masuk penjara. Dari proses
pemeriksaan yang penuh siksaan,
tentu hanya dihasilkan laporan dan
persidangan yang disampaikan
secara terpaksa meski tidak benar
demikian. Padahal, alasan utama
menganggap PKI sebagai dalang
G30S adalah pengakuan tokoh-
tokoh kiri itu. Maka, muncul versi
lain yang sebetulnya sudah terbit
di luar negeri, hanya saja belum
bisa beredar di Indonesia semasa
Soeharto berkuasa. Misalnya
pendapat dua ilmuwan Cornel
University-AS, Benedict R Anderson
dan Ruth Mc Vey, bahwa peristiwa
G30S merupakan puncak konflik
intern di tubuh Angkatan Darat.
Harold Crouch mengatakan,
menjelang tahun 1965, SUAD (Staf
Umum Angkatan Darat) pecah
menjadi dua faksi. Kedua faksi ini
sebetulnya sama-sama anti-PKI,
tetapi berbeda sikap dalam
menghadapi Presiden Soekarno.
Yang pertama adalah "faksi
tengah" yang loyal terhadap
Presiden Soekarno, dipimpin Men/
Pangad Letjen A Yani, hanya
menentang kebijakan Soekarno
tentang persatuan nasional,
dimana PKI termasuk di dalamnya.
Kelompok kedua, "faksi kanan"
bersikap menentang kebijakan
Yani yang bernapaskan
Soekarnoisme. Dalam faksi ini ada
Jenderal Nasution dan Mayjen
Soeharto. Menjelang tahun 1965,
Soekarno mencium faksionalisme
itu dan mulai memecah belah
kedua kubu itu. Peristiwa yang
berdalih menyelamatkan Soekarno,
sebenarnya ditujukan bagi
perwira-perwira utama dalam
"faksi tengah". Dengan demikian,
menurut Cornel Paper, akan
melapangkan jalan bagi perebutan
kekuasaan oleh kekuatan sayap
kanan AD. Selain mendukung versi
itu, WF Wertheim menambahkan,
Syam Kamaruzaman yang dalam
buku Putih Sekneg disebut sebagai
Kepala Biro Chusus Central PKI
adalah "agen rangkap" yang
bekerja untuk Aidit dan AD. Bukan
hanya lembaga dan kelompok,
pribadi tokoh pun dikaitkan
dengan peristiwa itu. Menurut
Antonie Dake dan John Hughes,
Presiden Soekarno terlibat dalam
intrik itu. Menurut mereka, G30S
adalah skenario yang disiapkan
Soekarno untuk melenyapkan
oposisi sebagian perwira tinggi
AD. PKI ikut terseret akibat amat
tergantung kepada Soekarno.
Belakangan, pejabat yang disoroti
punya andil dalam gerakan itu
adalah Jenderal Soeharto
sebagaimana dituduhkan oleh
bekas anak buahnya, Kolonel Latief.
Keterlibatan CIA Di luar negeri,
seperti di AS dan Inggris,
perkembangan sejarah "yang
gelap" itu cukup menggembirakan,
karena setiap periode (25-30
tahun) ada arsip-arsip yang boleh
dibuka untuk umum (declassified).
Dengan demikian, dari waktu ke
waktu senantiasa muncul data-
data baru misalnya mengenai
keterlibatan Pemerintah AS dan
Inggris (terutama dinas rahasia CIA
dan M16) dalam kasus tahun 1965.
Seperti terlihat dalam dokumen
mengenai politik luar negeri AS
tahun 1964-1968 mengenai
Indonesia, Malaysia, dan Filipina
yang sempat dipasang pada salah
satu situs Internet. Sebagai
konsekuensi dari perang dingin
antara blok kapitalis dengan blok
komunis, AS-saat itu menghadapi
Vietnam Utara yang dibantu Uni
Soviet-berkepentingan agar
Indonesia tidak jatuh ke tangan
kelompok kiri. CIA membantu
dengan berbagai cara dan
pengucuran dana, segala usaha
untuk menghancurkan PKI. Dalam
dokumen itu terungkap bantuan
yang diberikan pihak AS sebanyak
Rp 50 juta (?) kepada KAP (Komite
Aksi Pengganyangan) Gestapu
melalui perantaraan Adam Malik.
Sebagaimana diketahui, KAP
Gestapu dipimpin Subchan ZE
(almarhum) dari NU dan Harry Tjan
Silalahi (Katolik). Menurut David T
Johnson (1976), ada enam
skenario yang dapat dijalankan
Amerika Serikat dalam
menghadapi situasi yang
memanas di Indonesia menjelang
tahun 1965: 1) Membiarkan saja,
2) Membujuk Soekarno mengubah
kebijakan, 3) Menyingkirkan
Soekarno, 4) Mendorong Angkatan
Darat mengambil alih kekuasaan,
5) Merusak kekuatan PKI, 6)
Merekayasa kehancuran PKI
sekaligus kejatuhan Soekarno.
Ternyata skenario terakhir yang
dianggap paling menguntungkan
dan tepat untuk dilaksanakan.
Indikasi keterlibatan pemerintah/
Dinas Rahasia Inggris dan Australia
juga ada. Namun, hal itu lebih
tampak setelah peristiwa G30S.
Pihak Inggris membantu
propaganda untuk
menghancurkan PKI. Dalam buku
Roland Challis (2001)-koresponden
BBC yang berkedudukan di
Singapura dan sering ke Jakarta
menjelang peristiwa G30S-
terungkap, tahun 1962 sudah ada
komitmen antara Presiden AS John
F Kennedy dengan Perdana Menteri
Inggris Harold Macmillan bahwa
Soekarno mesti di-"likuidasi".
Tentara AL Inggris yang berbasis
di Singapura siap membantu
Pemerintah Indonesia untuk
menghadapi ancaman jatuhnya
Indonesia ke tangan komunis.
Menurut Mike Head (1999) "peran
Australia adalah sama aktifnya
dengan peran Pemerintah AS,
meski skalanya lebih kecil. Dalam
telegram yang dikirim dari dan ke
kedutaan Australia di Jakarta,
tercermin sikap bahwa Soeharto
"harus bersikap lebih keras untuk
menghancurkan semua dukungan
bagi PKI". Aspek Lokal dan Kodam
Diponegoro Tulisan Coen
Hotzappel (dalam Journal of
Contemporary Asia, vol 2, 1979)
dapat dipandang dalam konteks
skenario nomor 6 yang
dikemukakan David T Johnson di
atas. Operasi G30S dilakukan oleh
tiga pasukan yaitu Pasopati,
Pringgodani (dalam versi sejarah
resmi disebut Gatotkaca), dan
Bimasakti. Penculikan para jenderal
dilakukan oleh pasukan Pasopati.
Setelah itu mereka diserahkan
kepada pasukan Pringgodani yang
mengoordinir kegiatan di Lubang
Buaya, sedangkan pasukan
Bimasakti bertugas menguasai RRI,
Telekomunikasi, dan teritorial.
Bersumberkan hasil pengadilan
Untung dan Nyono, Coen Hotzappel
mencurigai kegiatan pasukan
Pringgodani yang melaksanakan
kegiatan kudeta yang memang
dirancang untuk gagal.
Pembunuhan beberapa Jenderal
yang belum semuanya tewas di
Lubang Buaya dilakukan oleh
pasukan Pringgodani. Gugurnya
para perwira tinggi AD itu
menyebabkan Presiden Soekarno
tidak mau mendukung gerakan itu
dan memerintahkan kepada
Brigjen Suparjo untuk
menghentikan operasinya. Coen
menuding Sjam dan Mayor Udara
Sujono sebagai tokoh sentral yang
mengendalikan pasukan
Pringgodani itu. Plot yang tidak
matang itu menyebabkan G30S
dapat ditumpas dengan cepat dan
kemudian PKI yang dianggap
sebagai dalang kudeta itu
dihancurkan, sedangkan Soekarno
yang tidak mau mengutuk PKI
dijatuhkan. Analisis Soebandrio
juga menarik. Ia melihat
keterlibatan Soeharto melalui dua
kategori (bekas) anak buahnya di
Kodam Diponegoro. Pertama,
Letkol Untung dan Latief yang akan
menghadapkan Dewan Jenderal
kepada Presiden Soekarno (dan ini
sepengetahuan Soeharto). Kedua,
Yoga Sugomo dan Ali Murtopo,
yang dulunya berjasa (melakukan
manuver dan operasi intelijen)
untuk menjadikan Soeharto
sebagai Panglima Kodam
Diponegoro. Yoga Sugomo ditarik
Soeharto ke Jakarta untuk menjadi
Kepala Intel Kostrad pada Januari
1965 ketika sedang bertugas
sebagai atase militer di Yugoslavia.
Yang terjadi kemudian, peristiwa 1
Oktober 1965 yang sudah sama-
sama diketahui umum. Yang
menarik adalah trio pertama
(Soeharto-Untung-Latief) yang
dirancang untuk dikorbankan,
sedangkan yang dipakai
selanjutnya adalah trio kedua
(Soeharto-Yoga Sugomo-Ali
Murtopo). Kedua trio itu berasal
dari Kodam Diponegoro. Letkol
Untung sampai akhir hayat tidak
yakin bahwa ia akan dieksekusi
seperti dituturkannya kepada
Soebandrio di Penjara Cimahi. Ia
merasa Soeharto adalah bekas
atasannya dan yang dianggap
sebagai kawan dalam peristiwa
G30S. Latief juga bekas bawahan
Soeharto yang merasa dikhianati
seperti terungkap dalam buku
pledoi sekaligus memoarnya.
Soebandrio menyimpulkan,
rangkaian peristiwa dari 1 Oktober
1965 sampai 11 Maret 1966
sebagai kudeta merangkak yang
dilakukan melalui empat tahap.
Tahap pertama, menyingkirkan
saingannya di Angkatan Darat
seperti Yani dan lain-lain. Tahap
kedua, membubarkan PKI yang
merupakan rival terberat tentara
sampai saat itu. Tahap ketiga,
melemahkan kekuatan pendukung
Bung Karno dengan menangkap
15 Menteri yang Soekarnois,
termasuk Soebandrio. Tahap
keempat, mengambil alih
kekuasaan dari Presiden Soekarno.
Penjelasan Teoritis Mengapa
sampai terjadi beberapa versi
sejarah? Jawaban yang sedikit
teoritis pernah dikemukakan
antara lain oleh sejarawan
Perancis, Paul Veyne, dalam buku
Comment on icrit l'histoire (1971).
Katanya, seperti sebuah roman,
sejarah bisa mengemas satu abad
dalam dua halaman, bisa pula
dalam seribu pagina. Sejarah itu
subyektif, ia adalah proyeksi dari
nilai-nilai yang kita anut dan
jawaban dari pertanyaan yang kita
ajukan. Bila tukang jahit bisa
mengukur baju, sejarawan tidak
bisa mengukur peristiwa.
Peristiwa tidak punya ukuran
mutlak. Satu peristiwa bisa
dianggap lebih penting dari yang
lain oleh sejarawan, tergantung
kriteria yang ditetapkan. Peristiwa
itu tidak hadir seperti butir-butir
pasir. Peristiwa itu tidak berdiri
sendiri dan terisolasi. Peristiwa itu
bukan makhluk tetapi persilangan
rute/ trayek. Peristiwa itu bukan
benda. Peristiwa adalah potongan
realitas yang kita tangkap dari
substansi (manusia, benda) yang
berinteraksi. Bila melihat sebuah
kubus, kita tidak dapat melihat
semua sisinya sekaligus. Tetapi,
kita dapat melipatgandakan sudut
pandang ini dengan memutarnya.
Peristiwa itu bukan totalitas tetapi
simpul dari jaringan. Sejarah-
seperti dikatakan Paul Veyne-
adalah penceritaan mengenai
peristiwa dan bukan peristiwa itu
sendiri. Peristiwa itu sendiri tidak
bisa "diraih" oleh sejarawan secara
langsung dan utuh. Ia selalu tidak
lengkap dan hanya di permukaan
(lateral). Dilacak melalui jejak
(tekmeria). Diperlukan dokumen
dan kesaksian dari para pelaku.
Meski kita menyaksikan suatu
peristiwa dengan mata kepala
sendiri, kejadian itu tetap tidak
terliput secara keseluruhan. Itu
sebabnya terdapat berbagai versi
dalam sejarah. Apa yang dilakukan
dari versi yang beragam itu? Tugas
sejarawan kadangkala ibarat
dokter, seperti pernah dikatakan
Marc Ferro. Ia melakukan diagnosa.
Berbagai versi itu termasuk bagian
dari diagnosa. Sang dokter
berusaha menyimpulkan, artinya
membuat sintesa dari berbagai
versi tadi dan mengeluarkan
pendapat. Kasus G30S kita jadikan
contoh. Kita tahu, gerakan ini
menyebut diri sebagai Gerakan
Tiga Puluh September. Karena itu
lebih obyektif bila peristiwa itu
disebut sebagai G30S, bukan
Gestapu dan bukan pula Gestok.
Ada beberapa fakta yang dapat
diterima. Pertama, yang diculik
adalah perwira militer (khususnya
Angkatan Darat). Yang menculik
berasal dari resimen Cakrabirawa
yang juga berasal dari unsur
Angkatan Darat. Beberapa
pimpinan PKI (dalam hal ini Biro
Chusus) seperti Aidit dan Sjam,
dipercaya terlibat dalam gerakan
itu. Sjam sendiri masih misterius,
apakah dia double agent (AD dan
Biro Chusus PKI) bahkan triple
agent (AD, Biro Chusus PKI, dan
CIA)? Beberapa dinas rahasia asing
juga berperan seperti CIA. Pada
tingkat lokal, Kodam Diponegoro,
Jawa Tengah, merupakan kodam
yang paling "terlibat" G30S. Para
pelaku dan pemberantas gerakan
ini paling banyak berasal dari
Kodam ini. Dari data yang sudah
terterima, dibuat narasi tentang
peristiwa G30S. Namun, itu saja
tidak cukup. Sebuah peristiwa juga
memiliki unsur kausalitas,
hubungan sebab-akibat. Kondisi
nasional sebelum 30 September
1965 menjadi latar belakang
meletusnya gerakan ini. Saat itu
Indonesia mengalami krisis
ekonomi, sosial, dan politik yang
parah. Dalam konteks
internasional, sedang berkecamuk
perang dingin. AS berkepentingan
agar Indonesia tidak jatuh ke
tangan komunis. Tragedi tahun
1965 tidak berhenti sampai 1
Oktober 1965, tetapi berkelanjutan
sampai masa Orde Baru, karena
dampak langsung peristiwa ini
adalah pembantaian massal tahun
1965/1966 dan penahanan politik
di Pulau Buru (tahun 1969-1979).
Mengungkapkan rangkaian
peristiwa secara utuh juga
merupakan bagian dari pelurusan
sejarah. Bahkan Sampai Munculnya
dokumen rahasia Antara Soeharto
dengan Kennedy yang di
publikasikan oleh situs
Wikileaks.com telah memperkuat
bukti bahwa sejarah G30S PKI versi
pemerintah itu telah di rekayasa
ulang oleh pemerintah pada
zaman orde baru tepatnya zaman
kekuasaan soeharto,,, Wawancara
Tahir (versi Pemerintah)
PERTANYAAN seputar peristiwa
G30S-PKI bagai sumur tanpa dasar,
tak habis-habisnya. Pemerintah
Orde Baru memang telah
menerbitkan buku putih tahun
1978 yang disusun sejarawan
Nugroho Notosusanto.
Kesimpulannya, kudeta gagal itu
didalangi Partai Komunis
Indonesia (PKI). Banyak pihak yang
sejak awal menyangsikan
kebenaran versi resmi itu. Salah
satunya W.F. Wertheim. Dalam
bukunya, Suharto and the Untung
Coup?The Missing Link (1970), ia
membuat analisis menggegerkan:
Angkatan Daratlah yang berada di
balik peristiwa berdarah itu. Ia
meragukan keterlibatan PKI, yang
waktu itu tengah di ambang
puncak kekuasaan. Setelah
kekuasaan Soeharto runtuh,
polemik sejarah makin menjadi.
Selepas dari bui, sejumlah eks
tahanan PKI?seperti mantan Kepala
Staf Angkatan Udara Omar Dhani
dan Kolonel (Purn.) Abdul Latief?
ramai-ramai menggugat mitos
Soeharto sebagai pahlawan
penumpas pemberontakan itu.
Kontroversi kian menghangat
ketika awal Mei lalu Perhimpunan
Purnawirawan Angkatan Udara,
yang berdiri pada 1998,
menyatakan akan menyusun buku
putih untuk meluruskan sejarah
Angkatan Udara Republik
Indonesia (AURI), khususnya
menyangkut tuduhan keterlibatan
mantan Kepala Staf AU Laksamana
Omar Dhani dalam detik-detik
pemberontakan komunis itu.
Rencananya, buku dengan
narasumber antara lain Kolonel
Udara Wisnu Djajengminardo
(Komandan Pangkalan Halim
1965-1966) dan Omar Dhani itu
diterbitkan pada Hari Bakti AU, 29
Juli mendatang. Polemik masih
akan berlanjut. Namun, yang jelas,
inilah tragedi paling berdarah
sepanjang sejarah Republik.
Menurut sebuah versi, tak kurang
dari sejuta orang?sebagian
anggota PKI, sebagian simpatisan,
selebihnya cuma karena dicap
komunis?disembelih warga yang
memendam kesumat. Sementara
itu, menurut data Departemen
Dalam Negeri pada 1988, hampir
35 ribu orang dikirim ke bui.
Sebagian besar di antaranya
dilakukan tanpa proses pengadilan
sama sekali. Dalam soal ini, peran
Mayor Jenderal Purnawirawan
Corps Polisi Militer (CPM) Tahir tak
bisa dilepaskan. Saat itu, Overste
(Letnan Kolonel) Tahir adalah Wakil
Ketua atau Perwira Pelaksana
Team Pemeriksa Pusat (Teperpu)
yang bertanggung jawab atas
pemeriksaan ribuan tahanan
Gestapu. Teperpu dibentuk pada
1965 dengan surat keputusan
Panglima Komando Operasi
Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Pangkopkamtib) waktu
itu, Mayor Jenderal Soeharto
(mantan presiden). Toh, Tahir
bersikeras hasil pemeriksaannya
itu seratus persen benar. Mantan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
(1973-1981) itu, kini 77 tahun,
bahkan secara telak menuding,
"Mereka (eks tahanan politik PKI)
cuma memanfaatkan kemerdekaan
berpendapat sekarang ini untuk
membersihkan diri." Berikut ini
kutipan percakapannya dengan
Karaniya Dharmasaputra dan
Darmawan Sepriyossa dari TEMPO,
Mei lalu, di rumahnya yang asri dan
luas di kawasan Kebayoran Baru,
Jakarta. Bagaimana awal mula
pembentukan Teperpu? Teperpu
dibentuk pada 1965, tak lama
setelah pecah peristiwa G30S-PKI.
Tugasnya adalah memeriksa
tahanan yang tersangkut dengan
pemberontakan itu. Lembaga ini
berada di bawah Komando
Operasi Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Kopkamtib). Seingat
saya, pembentukannya
berdasarkan surat keputusan
khusus Pangkopkamtib waktu itu,
Mayjen TNI Soeharto. Ada berapa
anggota tim itu? Jumlahnya
banyak. Saya tak begitu ingat. Yang
jelas, tim ini beranggotakan
pemeriksa dari kejaksaan,
kepolisian, Angkatan Laut,
Angkatan Udara, dan Corps Polisi
Militer (CPM). Ketuanya Direktur
Polisi Militer, Mayjen (CPM)
Soenarso. Saya waktu itu menjabat
Wakil Ketua atau Perwira Pelaksana
Teperpu. Di semua daerah juga
dibentuk tim pemeriksa daerah
atau teperda di bawah komando
daerah militer masing-masing.
Kabarnya, karena begitu banyak
tahanan, beberapa penjara baru
harus dibangun? Ya. Misalnya,
pemerintah saat itu membangun
Rumah Tahanan Nirbaya, dekat
Jalan Lubangbuaya, Jakarta Timur.
Saat itu, kami juga menggunakan
rumah tahanan militer di dekat
Lapanganbanteng, yang kalau
enggak salah, namanya Boedi
Oetomo, selain yang sudah ada,
seperti Penjara Salemba dan
Cipinang, Jakarta, dan juga di
Tangerang. Penempatannya sesuai
dengan klasifikasi tertentu? Ya,
mereka yang dianggap tokoh
utama organisasi PKI ditempatkan
di rumah tahanan militer, misalnya
Letkol Untung, Brigjen Soepardjo,
dan mantan Menteri Luar Negeri
Dr. Soebandrio. Bandrio lalu
dipindah ke Nirbaya, yang
kemudian dijadikan rumah
tahanan untuk eks menteri yang
terlibat. Kalau tidak salah,
semuanya ada 17 orang.
Bagaimana sih cara menentukan
keterlibatan seseorang? Benarkah
banyak yang dipukul rata begitu
saja? Itu bisa saja terjadi. Tapi
kami mendasarkannya pada
beberapa hal. Kita mengumpulkan
informasi dari masyarakat.
Menjelang pemberontakan itu, PKI
memperingati ulang tahunnya
besar-besaran. Waktu itu, Bung
Karno hadir. Nah, dari situ kan
ketahuan siapa yang aktivis PKI,
siapa yang cuma simpatisan. Jadi,
dasarnya paling tidak dari sini.
Begitu banyaknya tahanan itu
karena laporan dari masyarakat.
Selain itu, kami memiliki daftar
tokoh PKI. Lo, kalau cuma
berdasarkan informasi warga, kan,
bisa saja fitnah? Kami menyadari
hal itu. Tapi, kalau tidak kami
tangkap, nanti mereka dibunuh
rakyat yang ingin membalas
dendam atas kekejaman PKI
sebelum 1965. Itu yang kami
khawatirkan. Jadi, di situ ada
fungsi perlindungan dari alat
negara. Laporan masyarakat itu
juga kami seleksi. Hasilnya terbagi
dalam tiga kriteria. Golongan A:
mereka yang cukup bukti untuk
diseret ke pengadilan. Golongan B:
cukup indikasinya tapi kurang
bukti. Golongan ini dikarantinakan
ke Pulau Buru. Soalnya, kalau
dibebaskan, kami nilai akan
membahayakan. Berikutnya adalah
klasifikasi C: anggota biasa dan
para simpatisan. (Catatan: Menurut
data Departemen Dalam Negeri
tahun 1988, jumlah anggota PKI
seluruhnya 1.410.333 jiwa.
Golongan A: 426 orang, golongan
B: 34.587, dan golongan C:
1.375.320) Lalu, apa dasar hukum
penahanan di Pulau Buru itu? Kan,
bisa diketahui dari riwayat
hidupnya, orang itu aktif di PKI.
Penahanan itu untuk tindak
pengamanan. Kalau dibebaskan,
kami khawatir, ia akan aktif lagi
dan menciptakan gangguan
keamanan. Mereka dianggap
masih berbahaya. Mungkin kalimat
"masih berbahaya" ini kurang
tepat. Tapi saya tak punya kalimat
lain. Kesimpulannya, penahanan itu
tidak memiliki landasan hukum?
Bukan begitu. Nanti dulu. Dasarnya
adalah SOB (Staat van Orloog en
Beleg) atau Undang-Undang
Negara dalam Bahaya Perang. Jadi,
tetap ada alasannya. Tapi, kalau
diajukan ke pengadilan, bukti yang
ada tidak cukup kuat. Kami sebagai
pemeriksa menyadari, tindakan
hukum atau proses pengadilannya
terbatas. Dan kalau diajukan ke
pengadilan, tak mungkin bisa
diputus. Tapi, kalau dilepas, kan
berbahaya. Maka, mereka
dimasukkan ke golongan B.
Apalagi, saat itu ada begitu banyak
tahanan, sementara jumlah
pemeriksa cuma sedikit. Akhirnya,
disepakati dalam Teperpu, mereka
diinternir saja ke Pulau Buru.
Bagaimana menentukan
seseorang sebagai aktivis PKI?
Dilihat dari kegiatannya, misalnya
sering melancarkan propaganda
atau mengikuti rapat akbar PKI. Ini
kan mudah diketahui. Soalnya,
gerakan PKI waktu itu amat luas,
terbuka, dan massal. Jadi, dari
laporan tetangga atau ketua rukun
tetangga setempat, bisa dideteksi
apakah yang bersangkutan itu
aktivis, kader, atau pengurus
partai. Kalau penentuan golongan
A? Ambil contoh Sudisman, yang
paling mudah ditangkap. Dia
adalah salah satu tokoh penting
PKI. Selain itu, dia juga terlibat aktif
dalam pemberontakan. Sudisman
ditangkap di tempat aksi. Banyak
saksi menguatkan keterlibatannya
itu. Misalnya, dalam pemeriksaan
Untung, terungkap bahwa
Sudisman mengikuti rapat...
Tanda Tanya Besar Pelurusan
Sejarah diambil dari seluruh Versi
G30S Oleh Dr Asvi Warman Adam
(versi sejarahwan) Pelurusan
sejarah, berarti menjadikan
sejarah yang dulu seragam
menjadi beragam. Bila dulu hanya
ada satu versi mengenai Gerakan
Tiga Puluh September 1965 (G30S),
kini muncul berbagai versi. Selama
Orde Baru hanya dikenal dan
diperbolehkan satu versi: Partai
Komunis Indonesia (PKI) adalah
dalang G30S. Namun, terbitnya
buku-buku yang ditulis tokoh kiri
seperti Kolonel Latief dan Sulami
Sekretaris Gerwani, memperkuat
alasan untuk meragukan versi
pemerintah. Mereka mengaku
disiksa sebelum dan sesudah
masuk penjara. Dari proses
pemeriksaan yang penuh siksaan,
tentu hanya dihasilkan laporan dan
persidangan yang disampaikan
secara terpaksa meski tidak benar
demikian. Padahal, alasan utama
menganggap PKI sebagai dalang
G30S adalah pengakuan tokoh-
tokoh kiri itu. Maka, muncul versi
lain yang sebetulnya sudah terbit
di luar negeri, hanya saja belum
bisa beredar di Indonesia semasa
Soeharto berkuasa. Misalnya
pendapat dua ilmuwan Cornel
University-AS, Benedict R Anderson
dan Ruth Mc Vey, bahwa peristiwa
G30S merupakan puncak konflik
intern di tubuh Angkatan Darat.
Harold Crouch mengatakan,
menjelang tahun 1965, SUAD (Staf
Umum Angkatan Darat) pecah
menjadi dua faksi. Kedua faksi ini
sebetulnya sama-sama anti-PKI,
tetapi berbeda sikap dalam
menghadapi Presiden Soekarno.
Yang pertama adalah "faksi
tengah" yang loyal terhadap
Presiden Soekarno, dipimpin Men/
Pangad Letjen A Yani, hanya
menentang kebijakan Soekarno
tentang persatuan nasional,
dimana PKI termasuk di dalamnya.
Kelompok kedua, "faksi kanan"
bersikap menentang kebijakan
Yani yang bernapaskan
Soekarnoisme. Dalam faksi ini ada
Jenderal Nasution dan Mayjen
Soeharto. Menjelang tahun 1965,
Soekarno mencium faksionalisme
itu dan mulai memecah belah
kedua kubu itu. Peristiwa yang
berdalih menyelamatkan Soekarno,
sebenarnya ditujukan bagi
perwira-perwira utama dalam
"faksi tengah". Dengan demikian,
menurut Cornel Paper, akan
melapangkan jalan bagi perebutan
kekuasaan oleh kekuatan sayap
kanan AD. Selain mendukung versi
itu, WF Wertheim menambahkan,
Syam Kamaruzaman yang dalam
buku Putih Sekneg disebut sebagai
Kepala Biro Chusus Central PKI
adalah "agen rangkap" yang
bekerja untuk Aidit dan AD. Bukan
hanya lembaga dan kelompok,
pribadi tokoh pun dikaitkan
dengan peristiwa itu. Menurut
Antonie Dake dan John Hughes,
Presiden Soekarno terlibat dalam
intrik itu. Menurut mereka, G30S
adalah skenario yang disiapkan
Soekarno untuk melenyapkan
oposisi sebagian perwira tinggi
AD. PKI ikut terseret akibat amat
tergantung kepada Soekarno.
Belakangan, pejabat yang disoroti
punya andil dalam gerakan itu
adalah Jenderal Soeharto
sebagaimana dituduhkan oleh
bekas anak buahnya, Kolonel Latief.
Keterlibatan CIA Di luar negeri,
seperti di AS dan Inggris,
perkembangan sejarah "yang
gelap" itu cukup menggembirakan,
karena setiap periode (25-30
tahun) ada arsip-arsip yang boleh
dibuka untuk umum (declassified).
Dengan demikian, dari waktu ke
waktu senantiasa muncul data-
data baru misalnya mengenai
keterlibatan Pemerintah AS dan
Inggris (terutama dinas rahasia CIA
dan M16) dalam kasus tahun 1965.
Seperti terlihat dalam dokumen
mengenai politik luar negeri AS
tahun 1964-1968 mengenai
Indonesia, Malaysia, dan Filipina
yang sempat dipasang pada salah
satu situs Internet. Sebagai
konsekuensi dari perang dingin
antara blok kapitalis dengan blok
komunis, AS-saat itu menghadapi
Vietnam Utara yang dibantu Uni
Soviet-berkepentingan agar
Indonesia tidak jatuh ke tangan
kelompok kiri. CIA membantu
dengan berbagai cara dan
pengucuran dana, segala usaha
untuk menghancurkan PKI. Dalam
dokumen itu terungkap bantuan
yang diberikan pihak AS sebanyak
Rp 50 juta (?) kepada KAP (Komite
Aksi Pengganyangan) Gestapu
melalui perantaraan Adam Malik.
Sebagaimana diketahui, KAP
Gestapu dipimpin Subchan ZE
(almarhum) dari NU dan Harry Tjan
Silalahi (Katolik). Menurut David T
Johnson (1976), ada enam
skenario yang dapat dijalankan
Amerika Serikat dalam
menghadapi situasi yang
memanas di Indonesia menjelang
tahun 1965: 1) Membiarkan saja,
2) Membujuk Soekarno mengubah
kebijakan, 3) Menyingkirkan
Soekarno, 4) Mendorong Angkatan
Darat mengambil alih kekuasaan,
5) Merusak kekuatan PKI, 6)
Merekayasa kehancuran PKI
sekaligus kejatuhan Soekarno.
Ternyata skenario terakhir yang
dianggap paling menguntungkan
dan tepat untuk dilaksanakan.
Indikasi keterlibatan pemerintah/
Dinas Rahasia Inggris dan Australia
juga ada. Namun, hal itu lebih
tampak setelah peristiwa G30S.
Pihak Inggris membantu
propaganda untuk
menghancurkan PKI. Dalam buku
Roland Challis (2001)-koresponden
BBC yang berkedudukan di
Singapura dan sering ke Jakarta
menjelang peristiwa G30S-
terungkap, tahun 1962 sudah ada
komitmen antara Presiden AS John
F Kennedy dengan Perdana Menteri
Inggris Harold Macmillan bahwa
Soekarno mesti di-"likuidasi".
Tentara AL Inggris yang berbasis
di Singapura siap membantu
Pemerintah Indonesia untuk
menghadapi ancaman jatuhnya
Indonesia ke tangan komunis.
Menurut Mike Head (1999) "peran
Australia adalah sama aktifnya
dengan peran Pemerintah AS,
meski skalanya lebih kecil. Dalam
telegram yang dikirim dari dan ke
kedutaan Australia di Jakarta,
tercermin sikap bahwa Soeharto
"harus bersikap lebih keras untuk
menghancurkan semua dukungan
bagi PKI". Aspek Lokal dan Kodam
Diponegoro Tulisan Coen
Hotzappel (dalam Journal of
Contemporary Asia, vol 2, 1979)
dapat dipandang dalam konteks
skenario nomor 6 yang
dikemukakan David T Johnson di
atas. Operasi G30S dilakukan oleh
tiga pasukan yaitu Pasopati,
Pringgodani (dalam versi sejarah
resmi disebut Gatotkaca), dan
Bimasakti. Penculikan para jenderal
dilakukan oleh pasukan Pasopati.
Setelah itu mereka diserahkan
kepada pasukan Pringgodani yang
mengoordinir kegiatan di Lubang
Buaya, sedangkan pasukan
Bimasakti bertugas menguasai RRI,
Telekomunikasi, dan teritorial.
Bersumberkan hasil pengadilan
Untung dan Nyono, Coen Hotzappel
mencurigai kegiatan pasukan
Pringgodani yang melaksanakan
kegiatan kudeta yang memang
dirancang untuk gagal.
Pembunuhan beberapa Jenderal
yang belum semuanya tewas di
Lubang Buaya dilakukan oleh
pasukan Pringgodani. Gugurnya
para perwira tinggi AD itu
menyebabkan Presiden Soekarno
tidak mau mendukung gerakan itu
dan memerintahkan kepada
Brigjen Suparjo untuk
menghentikan operasinya. Coen
menuding Sjam dan Mayor Udara
Sujono sebagai tokoh sentral yang
mengendalikan pasukan
Pringgodani itu. Plot yang tidak
matang itu menyebabkan G30S
dapat ditumpas dengan cepat dan
kemudian PKI yang dianggap
sebagai dalang kudeta itu
dihancurkan, sedangkan Soekarno
yang tidak mau mengutuk PKI
dijatuhkan. Analisis Soebandrio
juga menarik. Ia melihat
keterlibatan Soeharto melalui dua
kategori (bekas) anak buahnya di
Kodam Diponegoro. Pertama,
Letkol Untung dan Latief yang akan
menghadapkan Dewan Jenderal
kepada Presiden Soekarno (dan ini
sepengetahuan Soeharto). Kedua,
Yoga Sugomo dan Ali Murtopo,
yang dulunya berjasa (melakukan
manuver dan operasi intelijen)
untuk menjadikan Soeharto
sebagai Panglima Kodam
Diponegoro. Yoga Sugomo ditarik
Soeharto ke Jakarta untuk menjadi
Kepala Intel Kostrad pada Januari
1965 ketika sedang bertugas
sebagai atase militer di Yugoslavia.
Yang terjadi kemudian, peristiwa 1
Oktober 1965 yang sudah sama-
sama diketahui umum. Yang
menarik adalah trio pertama
(Soeharto-Untung-Latief) yang
dirancang untuk dikorbankan,
sedangkan yang dipakai
selanjutnya adalah trio kedua
(Soeharto-Yoga Sugomo-Ali
Murtopo). Kedua trio itu berasal
dari Kodam Diponegoro. Letkol
Untung sampai akhir hayat tidak
yakin bahwa ia akan dieksekusi
seperti dituturkannya kepada
Soebandrio di Penjara Cimahi. Ia
merasa Soeharto adalah bekas
atasannya dan yang dianggap
sebagai kawan dalam peristiwa
G30S. Latief juga bekas bawahan
Soeharto yang merasa dikhianati
seperti terungkap dalam buku
pledoi sekaligus memoarnya.
Soebandrio menyimpulkan,
rangkaian peristiwa dari 1 Oktober
1965 sampai 11 Maret 1966
sebagai kudeta merangkak yang
dilakukan melalui empat tahap.
Tahap pertama, menyingkirkan
saingannya di Angkatan Darat
seperti Yani dan lain-lain. Tahap
kedua, membubarkan PKI yang
merupakan rival terberat tentara
sampai saat itu. Tahap ketiga,
melemahkan kekuatan pendukung
Bung Karno dengan menangkap
15 Menteri yang Soekarnois,
termasuk Soebandrio. Tahap
keempat, mengambil alih
kekuasaan dari Presiden Soekarno.
Penjelasan Teoritis Mengapa
sampai terjadi beberapa versi
sejarah? Jawaban yang sedikit
teoritis pernah dikemukakan
antara lain oleh sejarawan
Perancis, Paul Veyne, dalam buku
Comment on icrit l'histoire (1971).
Katanya, seperti sebuah roman,
sejarah bisa mengemas satu abad
dalam dua halaman, bisa pula
dalam seribu pagina. Sejarah itu
subyektif, ia adalah proyeksi dari
nilai-nilai yang kita anut dan
jawaban dari pertanyaan yang kita
ajukan. Bila tukang jahit bisa
mengukur baju, sejarawan tidak
bisa mengukur peristiwa.
Peristiwa tidak punya ukuran
mutlak. Satu peristiwa bisa
dianggap lebih penting dari yang
lain oleh sejarawan, tergantung
kriteria yang ditetapkan. Peristiwa
itu tidak hadir seperti butir-butir
pasir. Peristiwa itu tidak berdiri
sendiri dan terisolasi. Peristiwa itu
bukan makhluk tetapi persilangan
rute/ trayek. Peristiwa itu bukan
benda. Peristiwa adalah potongan
realitas yang kita tangkap dari
substansi (manusia, benda) yang
berinteraksi. Bila melihat sebuah
kubus, kita tidak dapat melihat
semua sisinya sekaligus. Tetapi,
kita dapat melipatgandakan sudut
pandang ini dengan memutarnya.
Peristiwa itu bukan totalitas tetapi
simpul dari jaringan. Sejarah-
seperti dikatakan Paul Veyne-
adalah penceritaan mengenai
peristiwa dan bukan peristiwa itu
sendiri. Peristiwa itu sendiri tidak
bisa "diraih" oleh sejarawan secara
langsung dan utuh. Ia selalu tidak
lengkap dan hanya di permukaan
(lateral). Dilacak melalui jejak
(tekmeria). Diperlukan dokumen
dan kesaksian dari para pelaku.
Meski kita menyaksikan suatu
peristiwa dengan mata kepala
sendiri, kejadian itu tetap tidak
terliput secara keseluruhan. Itu
sebabnya terdapat berbagai versi
dalam sejarah. Apa yang dilakukan
dari versi yang beragam itu? Tugas
sejarawan kadangkala ibarat
dokter, seperti pernah dikatakan
Marc Ferro. Ia melakukan diagnosa.
Berbagai versi itu termasuk bagian
dari diagnosa. Sang dokter
berusaha menyimpulkan, artinya
membuat sintesa dari berbagai
versi tadi dan mengeluarkan
pendapat. Kasus G30S kita jadikan
contoh. Kita tahu, gerakan ini
menyebut diri sebagai Gerakan
Tiga Puluh September. Karena itu
lebih obyektif bila peristiwa itu
disebut sebagai G30S, bukan
Gestapu dan bukan pula Gestok.
Ada beberapa fakta yang dapat
diterima. Pertama, yang diculik
adalah perwira militer (khususnya
Angkatan Darat). Yang menculik
berasal dari resimen Cakrabirawa
yang juga berasal dari unsur
Angkatan Darat. Beberapa
pimpinan PKI (dalam hal ini Biro
Chusus) seperti Aidit dan Sjam,
dipercaya terlibat dalam gerakan
itu. Sjam sendiri masih misterius,
apakah dia double agent (AD dan
Biro Chusus PKI) bahkan triple
agent (AD, Biro Chusus PKI, dan
CIA)? Beberapa dinas rahasia asing
juga berperan seperti CIA. Pada
tingkat lokal, Kodam Diponegoro,
Jawa Tengah, merupakan kodam
yang paling "terlibat" G30S. Para
pelaku dan pemberantas gerakan
ini paling banyak berasal dari
Kodam ini. Dari data yang sudah
terterima, dibuat narasi tentang
peristiwa G30S. Namun, itu saja
tidak cukup. Sebuah peristiwa juga
memiliki unsur kausalitas,
hubungan sebab-akibat. Kondisi
nasional sebelum 30 September
1965 menjadi latar belakang
meletusnya gerakan ini. Saat itu
Indonesia mengalami krisis
ekonomi, sosial, dan politik yang
parah. Dalam konteks
internasional, sedang berkecamuk
perang dingin. AS berkepentingan
agar Indonesia tidak jatuh ke
tangan komunis. Tragedi tahun
1965 tidak berhenti sampai 1
Oktober 1965, tetapi berkelanjutan
sampai masa Orde Baru, karena
dampak langsung peristiwa ini
adalah pembantaian massal tahun
1965/1966 dan penahanan politik
di Pulau Buru (tahun 1969-1979).
Mengungkapkan rangkaian
peristiwa secara utuh juga
merupakan bagian dari pelurusan
sejarah. Bahkan Sampai Munculnya
dokumen rahasia Antara Soeharto
dengan Kennedy yang di
publikasikan oleh situs
Wikileaks.com telah memperkuat
bukti bahwa sejarah G30S PKI versi
pemerintah itu telah di rekayasa
ulang oleh pemerintah pada
zaman orde baru tepatnya zaman
kekuasaan soeharto,,, Wawancara
Tahir (versi Pemerintah)
PERTANYAAN seputar peristiwa
G30S-PKI bagai sumur tanpa dasar,
tak habis-habisnya. Pemerintah
Orde Baru memang telah
menerbitkan buku putih tahun
1978 yang disusun sejarawan
Nugroho Notosusanto.
Kesimpulannya, kudeta gagal itu
didalangi Partai Komunis
Indonesia (PKI). Banyak pihak yang
sejak awal menyangsikan
kebenaran versi resmi itu. Salah
satunya W.F. Wertheim. Dalam
bukunya, Suharto and the Untung
Coup?The Missing Link (1970), ia
membuat analisis menggegerkan:
Angkatan Daratlah yang berada di
balik peristiwa berdarah itu. Ia
meragukan keterlibatan PKI, yang
waktu itu tengah di ambang
puncak kekuasaan. Setelah
kekuasaan Soeharto runtuh,
polemik sejarah makin menjadi.
Selepas dari bui, sejumlah eks
tahanan PKI?seperti mantan Kepala
Staf Angkatan Udara Omar Dhani
dan Kolonel (Purn.) Abdul Latief?
ramai-ramai menggugat mitos
Soeharto sebagai pahlawan
penumpas pemberontakan itu.
Kontroversi kian menghangat
ketika awal Mei lalu Perhimpunan
Purnawirawan Angkatan Udara,
yang berdiri pada 1998,
menyatakan akan menyusun buku
putih untuk meluruskan sejarah
Angkatan Udara Republik
Indonesia (AURI), khususnya
menyangkut tuduhan keterlibatan
mantan Kepala Staf AU Laksamana
Omar Dhani dalam detik-detik
pemberontakan komunis itu.
Rencananya, buku dengan
narasumber antara lain Kolonel
Udara Wisnu Djajengminardo
(Komandan Pangkalan Halim
1965-1966) dan Omar Dhani itu
diterbitkan pada Hari Bakti AU, 29
Juli mendatang. Polemik masih
akan berlanjut. Namun, yang jelas,
inilah tragedi paling berdarah
sepanjang sejarah Republik.
Menurut sebuah versi, tak kurang
dari sejuta orang?sebagian
anggota PKI, sebagian simpatisan,
selebihnya cuma karena dicap
komunis?disembelih warga yang
memendam kesumat. Sementara
itu, menurut data Departemen
Dalam Negeri pada 1988, hampir
35 ribu orang dikirim ke bui.
Sebagian besar di antaranya
dilakukan tanpa proses pengadilan
sama sekali. Dalam soal ini, peran
Mayor Jenderal Purnawirawan
Corps Polisi Militer (CPM) Tahir tak
bisa dilepaskan. Saat itu, Overste
(Letnan Kolonel) Tahir adalah Wakil
Ketua atau Perwira Pelaksana
Team Pemeriksa Pusat (Teperpu)
yang bertanggung jawab atas
pemeriksaan ribuan tahanan
Gestapu. Teperpu dibentuk pada
1965 dengan surat keputusan
Panglima Komando Operasi
Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Pangkopkamtib) waktu
itu, Mayor Jenderal Soeharto
(mantan presiden). Toh, Tahir
bersikeras hasil pemeriksaannya
itu seratus persen benar. Mantan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
(1973-1981) itu, kini 77 tahun,
bahkan secara telak menuding,
"Mereka (eks tahanan politik PKI)
cuma memanfaatkan kemerdekaan
berpendapat sekarang ini untuk
membersihkan diri." Berikut ini
kutipan percakapannya dengan
Karaniya Dharmasaputra dan
Darmawan Sepriyossa dari TEMPO,
Mei lalu, di rumahnya yang asri dan
luas di kawasan Kebayoran Baru,
Jakarta. Bagaimana awal mula
pembentukan Teperpu? Teperpu
dibentuk pada 1965, tak lama
setelah pecah peristiwa G30S-PKI.
Tugasnya adalah memeriksa
tahanan yang tersangkut dengan
pemberontakan itu. Lembaga ini
berada di bawah Komando
Operasi Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Kopkamtib). Seingat
saya, pembentukannya
berdasarkan surat keputusan
khusus Pangkopkamtib waktu itu,
Mayjen TNI Soeharto. Ada berapa
anggota tim itu? Jumlahnya
banyak. Saya tak begitu ingat. Yang
jelas, tim ini beranggotakan
pemeriksa dari kejaksaan,
kepolisian, Angkatan Laut,
Angkatan Udara, dan Corps Polisi
Militer (CPM). Ketuanya Direktur
Polisi Militer, Mayjen (CPM)
Soenarso. Saya waktu itu menjabat
Wakil Ketua atau Perwira Pelaksana
Teperpu. Di semua daerah juga
dibentuk tim pemeriksa daerah
atau teperda di bawah komando
daerah militer masing-masing.
Kabarnya, karena begitu banyak
tahanan, beberapa penjara baru
harus dibangun? Ya. Misalnya,
pemerintah saat itu membangun
Rumah Tahanan Nirbaya, dekat
Jalan Lubangbuaya, Jakarta Timur.
Saat itu, kami juga menggunakan
rumah tahanan militer di dekat
Lapanganbanteng, yang kalau
enggak salah, namanya Boedi
Oetomo, selain yang sudah ada,
seperti Penjara Salemba dan
Cipinang, Jakarta, dan juga di
Tangerang. Penempatannya sesuai
dengan klasifikasi tertentu? Ya,
mereka yang dianggap tokoh
utama organisasi PKI ditempatkan
di rumah tahanan militer, misalnya
Letkol Untung, Brigjen Soepardjo,
dan mantan Menteri Luar Negeri
Dr. Soebandrio. Bandrio lalu
dipindah ke Nirbaya, yang
kemudian dijadikan rumah
tahanan untuk eks menteri yang
terlibat. Kalau tidak salah,
semuanya ada 17 orang.
Bagaimana sih cara menentukan
keterlibatan seseorang? Benarkah
banyak yang dipukul rata begitu
saja? Itu bisa saja terjadi. Tapi
kami mendasarkannya pada
beberapa hal. Kita mengumpulkan
informasi dari masyarakat.
Menjelang pemberontakan itu, PKI
memperingati ulang tahunnya
besar-besaran. Waktu itu, Bung
Karno hadir. Nah, dari situ kan
ketahuan siapa yang aktivis PKI,
siapa yang cuma simpatisan. Jadi,
dasarnya paling tidak dari sini.
Begitu banyaknya tahanan itu
karena laporan dari masyarakat.
Selain itu, kami memiliki daftar
tokoh PKI. Lo, kalau cuma
berdasarkan informasi warga, kan,
bisa saja fitnah? Kami menyadari
hal itu. Tapi, kalau tidak kami
tangkap, nanti mereka dibunuh
rakyat yang ingin membalas
dendam atas kekejaman PKI
sebelum 1965. Itu yang kami
khawatirkan. Jadi, di situ ada
fungsi perlindungan dari alat
negara. Laporan masyarakat itu
juga kami seleksi. Hasilnya terbagi
dalam tiga kriteria. Golongan A:
mereka yang cukup bukti untuk
diseret ke pengadilan. Golongan B:
cukup indikasinya tapi kurang
bukti. Golongan ini dikarantinakan
ke Pulau Buru. Soalnya, kalau
dibebaskan, kami nilai akan
membahayakan. Berikutnya adalah
klasifikasi C: anggota biasa dan
para simpatisan. (Catatan: Menurut
data Departemen Dalam Negeri
tahun 1988, jumlah anggota PKI
seluruhnya 1.410.333 jiwa.
Golongan A: 426 orang, golongan
B: 34.587, dan golongan C:
1.375.320) Lalu, apa dasar hukum
penahanan di Pulau Buru itu? Kan,
bisa diketahui dari riwayat
hidupnya, orang itu aktif di PKI.
Penahanan itu untuk tindak
pengamanan. Kalau dibebaskan,
kami khawatir, ia akan aktif lagi
dan menciptakan gangguan
keamanan. Mereka dianggap
masih berbahaya. Mungkin kalimat
"masih berbahaya" ini kurang
tepat. Tapi saya tak punya kalimat
lain. Kesimpulannya, penahanan itu
tidak memiliki landasan hukum?
Bukan begitu. Nanti dulu. Dasarnya
adalah SOB (Staat van Orloog en
Beleg) atau Undang-Undang
Negara dalam Bahaya Perang. Jadi,
tetap ada alasannya. Tapi, kalau
diajukan ke pengadilan, bukti yang
ada tidak cukup kuat. Kami sebagai
pemeriksa menyadari, tindakan
hukum atau proses pengadilannya
terbatas. Dan kalau diajukan ke
pengadilan, tak mungkin bisa
diputus. Tapi, kalau dilepas, kan
berbahaya. Maka, mereka
dimasukkan ke golongan B.
Apalagi, saat itu ada begitu banyak
tahanan, sementara jumlah
pemeriksa cuma sedikit. Akhirnya,
disepakati dalam Teperpu, mereka
diinternir saja ke Pulau Buru.
Bagaimana menentukan
seseorang sebagai aktivis PKI?
Dilihat dari kegiatannya, misalnya
sering melancarkan propaganda
atau mengikuti rapat akbar PKI. Ini
kan mudah diketahui. Soalnya,
gerakan PKI waktu itu amat luas,
terbuka, dan massal. Jadi, dari
laporan tetangga atau ketua rukun
tetangga setempat, bisa dideteksi
apakah yang bersangkutan itu
aktivis, kader, atau pengurus
partai. Kalau penentuan golongan
A? Ambil contoh Sudisman, yang
paling mudah ditangkap. Dia
adalah salah satu tokoh penting
PKI. Selain itu, dia juga terlibat aktif
dalam pemberontakan. Sudisman
ditangkap di tempat aksi. Banyak
saksi menguatkan keterlibatannya
itu. Misalnya, dalam pemeriksaan
Untung, terungkap bahwa
Sudisman mengikuti rapat...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar